Subulussalam Brasnews.net
Seluruh kepala Desa. (Gecik) Dan perangkat Desa meminta hak mereka. Suasana panas melanda Kota Subulussalam, Aceh, setelah ribuan kepala desa dan perangkat desa dari lima kecamatan menggelar aksi orasi damai di depan Kantor Wali Kota Subulussalam. Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembayaran gaji yang belum diterima selama tujuh bulan. Para demonstran, yang terdiri dari 82 kepala desa dan perangkatnya, menuntut agar Pj Wali Kota Subulussalam, Azahari SE, S.I, segera menyelesaikan masalah tersebut.Rabu,11/12/2024
Dalam orasi tersebut, para kepala desa menyerukan agar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) memeriksa pengelolaan keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam. Mereka menduga ada ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengakibatkan terhambatnya pembayaran gaji.
“Kami meminta kepada persiden RI dan Gubernur Aceh untuk segera mencabut SK Pj Wali Kota Subulussalam dan menggantinya dengan pemimpin yang lebih kompeten. Sudah cukup kami menderita akibat kebijakan yang tidak efektif dan pengelolaan yang buruk,” ujar salah satu kepala desa yang menjadi juru bicara dalam aksi tersebut.
Para kepala desa bahkan mengancam akan menyerahkan stempel dan pin berlogo negara kepada Pemko Subulussalam sebagai simbol protes jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Langkah ini dianggap sebagai bentuk perlawanan tegas terhadap kebijakan yang dinilai tidak memihak pada kesejahteraan perangkat desa.
Selain itu, Hasan Gurinci, Ketua DPD Lembaga Pemantau Tindak Pidana Korupsi (LP Tipikor) Nusantara, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menyelidiki dugaan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan Pemko Subulussalam. “Kami ingin memastikan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jangan biarkan kasus ini berlarut-larut,” tegas Hasan Gurinci di lokasi demonstrasi.
Aksi damai ini menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk media lokal dan nasional, yang langsung meliput situasi di lapangan. Ribuan massa tampak memadati area sekitar kantor wali kota, menyerukan perubahan demi keberlangsungan pemerintahan Kota Subulussalam.
Pihak Pemko Subulussalam belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan para kepala desa dan perangkatnya. Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari pemerintah dan penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini Harapan kami segera di berikan hak kami ujar nya liputan (Tarmizi Halawa)
