BIREUEN | 1kabar.com
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen, Provinsi Aceh memperoleh pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sepanjang tahun 2023 terbesar dari seluruh Kejari yang ada di Indonesia.
Hal itu berdasarkan laporan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, PNBP dari Kejari Tipe B itu untuk kas negara itu sebesar Rp 13.152.797.586,-
“Bidang pembinaan BNBP kita terbesar di seluruh Indonesia,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Munawal Hadi, saat memaparkan capaian target kinerja tahun 2023, Dalam Kegiatan Cofee Morning di Waroeng Adhyaksa, Kamis 4 Januari 2024.
Munawal Hadi mengatakan, capaian target kinerja setiap bidang itu mulai bidang pembinaan hingga penyelesaian barang bukti di Kejari Bireuen.
“Pada bidang pembinaan Kejari Bireuen mendapat peringkat 2 terbaik se-Aceh dalam hal penyerapan anggaran melalui aplikasi Sistem Monitoring Aktivitas Rutin (SMART) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Atas keberhasilan itu, Kejari Bireuen menerima penghargaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh tanggal 13 Desember 2023.
Kemudian bidang pembinaan juga memberikan pemasukan ke Negara berupa PNBP Rp 189.541.853,- Pada bidang intelijen Kejari Bireuen telah berhasil membentuk 10 desa siaga anti korupsi.
Selain itu, melaksanakan 10 kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), 4 kegiatan jaksa masuk sekolah, 2 kegiatan jaksa menyapa, 1 kegiatan jaksa masuk dayah.
Pada bidang pidana umum telah berhasil melakukan penghentian penuntutan 30 perkara melalui Restorative Justice (RJ) dan mendapat peringkat 1 terbaik se-Aceh.
Menerima 318 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Melaksanakan 277 penuntutan, 311 eksekusi, memberikan pemasukan keuangan negara melalui PNBP tilang Rp 59.397.000,-
Pada bidang pidana khusus (Pidsus) berhasil melaksanakan yaitu, 1 kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang, 1 kasus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Gandapura dan 1 kasus Dana Desa Dayah Baro, Kecamatan Jeunieb.
Melaksanakan 6 penyidikan yang terdiri dari 3 penyidikan kasus PT BPRS, 2 penyidikan kasus PNPM Gandapura dan 1 penyidikan kasus Dana Desa Dayah Baro.
“Melaksanakan 5 penuntutan, 3 eksekusi, penyelamatan keuangan negara dalam kasus PNPM Mandiri Gandapura Rp 746.000.000,” kata Munawal Hadi.
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (PTUN) Kejari Bireuen telah berhasil mendorong penerbitan 646 sertifikat tanah wakaf, mendorong terbentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) Bireuen.
Melakukan pemulihan keuangan negara melalui penagihan tunggakan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Rp 1.059.609.294,-
Melakukan pemulihan keuangan negara melalui penagihan tunggakan masyarakat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bireuen Rp 59.932.320,’
“Pemulihan keuangan negara melalui penagihan tunggakan Pemkab Bireuen kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rp 20.298.618.857, dan penyelamatan keuangan negara Rp 358.621.900 di bidang perdata dan tata usaha negara,” ujar Munawal Hadi.
Selanjutnya bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan berhasil memberikan pemasukan ke negara berupa PNBP hasil lelang barang rampasan sebesar Rp 12.903.858.733,-
“Total keseluruhan penyelamatan keuangan negara yang telah dilakukan Kejari Bireuen sepanjang tahun 2023 sebesar Rp 1.104.621.900,” kata Munawal.
“Total pemulihan keuangan negara tahun 2023 sebesar Rp 21.418.160.471,- dan total PNBP sebesar Rp 13.152.797.586,” kata Kajari Munawal Hadi.
Pantauan Wartawan, Kegiatan Cofee Morning Kejari Bireuen Bersama Wartawan Liputan Bireuen Penuh Kekeluargaan Dan Sangat Harmonis.
HENDRI
