Oleh: Chaidir Toweren, SE, K.JE
Brasnews.net – Akhirnya, kabut konflik di DPRK Langsa mulai menipis. Setelah berminggu-minggu stagnasi politik dan tarik-ulur kepentingan yang melelahkan, tiga fraksi yang sebelumnya enggan menyerahkan nama perwakilannya kini telah mengirimkan nama-nama resmi ke Sekretariat DPRK Langsa.
Publik tentu menyambut baik kabar ini. Namun euforia tak boleh membutakan kita dari kenyataan bahwa kebuntuan yang terjadi bukanlah hal sepele. Tertundanya paripurna penetapan dan penjadwalan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa adalah bentuk nyata dari bagaimana perbedaan kepentingan politik bisa menghambat proses demokrasi dan pelayanan publik.
Konflik Politik, Rakyat yang Dirugikan
Saat para wakil rakyat larut dalam tarik-ulur kepentingan fraksi, yang paling terdampak bukanlah mereka, melainkan masyarakat Langsa. Pelantikan kepala daerah definitif yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi pembangunan justru tertahan oleh kemelut internal yang seharusnya bisa diselesaikan melalui musyawarah dan kedewasaan politik.
Masyarakat tidak ingin tahu siapa fraksi yang paling keras atau siapa yang “menang” dalam perdebatan. Mereka hanya ingin melihat hasil: pemerintahan berjalan, kebijakan diputuskan, dan pembangunan dilanjutkan.
Kembalikan Marwah DPRK
DPRK adalah rumah rakyat. Ketika rumah itu gaduh terlalu lama, kepercayaan publik mulai luntur. Maka dengan berakhirnya konflik ini, para anggota DPRK harus sadar: ini bukan akhir dari sebuah drama politik, melainkan awal untuk memperbaiki citra dan fungsi lembaga legislatif sebagai pilar demokrasi lokal.
Momentum ini harus dijadikan titik balik. Tak ada lagi ruang untuk ego politik yang mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Tugas DPRK ke depan lebih besar dari sekadar merumuskan APBK atau mengesahkan jadwal pelantikan. Tugas mereka adalah mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang.
Saatnya Menata Ulang Komitmen
Langkah maju yang telah diambil hari ini patut diapresiasi. Tapi itu belum cukup. Perlu langkah nyata berikutnya: segera gelar paripurna, tetapkan jadwal pelantikan, dan dukung penuh kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih agar roda pemerintahan kembali berjalan normal.
Politik yang baik bukan diukur dari siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling bisa menjaga amanah.
Langsa butuh pemimpin. Dan DPRK Langsa harus menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa kepemimpinan itu lahir melalui proses yang bermartabat.
