||BRASNEWS.NET||
Bitung, 8 Juli 2025 — Janji politik bukan sekadar retorika, melainkan utang moral kepada rakyat. Itulah yang kini coba diingatkan oleh A.K.P., seorang petani milenial asal Kelurahan Pinangunian, Kecamatan Aertembaga, yang hari ini menyuarakan kembali komitmen yang pernah disampaikan langsung oleh Bapak Hengky Honandar dalam sebuah blusukan kampanye pada 9 Oktober 2024 silam.
Dalam kunjungan tersebut, Hengky Honandar—yang saat itu masih menjadi calon wali kota—bertemu langsung dengan warga dan petani muda setempat. Salah satu momen paling berkesan adalah ketika ia menjanjikan bantuan pupuk kepada A.K.P., yang kala itu dianggap mewakili semangat generasi muda yang memilih untuk tidak meninggalkan sawah dan ladang.
“Kalau saya terpilih jadi Wali Kota, pupuk untuk petani milenial seperti A.K.P. akan kami pastikan tersedia. Pemerintah harus hadir bagi anak muda yang memilih bertani,” ucap Hengky kala itu di hadapan masyarakat.
Kini, sembilan bulan setelah resmi menjabat, janji tersebut belum juga terealisasi. A.K.P., yang tetap tekun mengolah lahan dan menggantungkan hidup dari pertanian, akhirnya angkat bicara.
“Saya tidak datang untuk mengeluh. Saya hanya ingin mengingatkan. Dulu janji itu disampaikan langsung di depan masyarakat. Hari ini, saya menagihnya dengan sopan, tapi serius,” ujar A.K.P. saat ditemui di kebunnya, Selasa (8/7).
Menurut A.K.P., hingga kini belum ada bantuan pupuk yang ia terima dari pemerintah kota. Bahkan, nama dan kelompok taninya belum masuk dalam daftar penerima bantuan pertanian dari Dinas Pertanian Kota Bitung. Ia mengaku telah mencoba mengikuti proses administratif yang diperlukan, namun belum mendapatkan kejelasan soal realisasi bantuan tersebut.
Pernyataan A.K.P. ini menjadi refleksi dari keresahan yang dirasakan sebagian petani muda, yang sempat menaruh harapan besar pada kepemimpinan Hengky Honandar.
“Kami percaya, Pak Wali adalah pemimpin yang tidak alergi pada pengingat. Kami tidak menuntut lebih, hanya menagih janji yang disampaikan sendiri oleh beliau kepada kami,” tambah A.K.P.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai keberanian A.K.P. untuk bersuara sebagai bentuk kedewasaan dalam demokrasi lokal. Mereka menilai, kritik yang konstruktif dari rakyat bukan bentuk pembangkangan, melainkan bagian dari mekanisme kontrol sosial agar janji politik tetap berakar pada keadilan dan kepentingan rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Bitung belum memberikan keterangan resmi terkait Pemenuhan Terhadap Kelompok Tani tersebut.
Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, program distribusi pupuk bersubsidi untuk petani saat ini masih dalam tahap evaluasi dan penyusunan ulang oleh Dinas Pertanian Kota Bitung.
Penulis: Team
