Jakarta | Brasnews.net
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2024 kepada jajarannya di Aula BSKDN, Kamis, 30 November 2023. Dalam kegiatan tersebut, Yusharto meminta jajarannya untuk membangun kolaborasi kerja lintas kementerian/lembaga (K/L). Kerja sama yang terbangun diharapkan dapat meningkatkan penyerapan anggaran di lingkungan BSKDN.
Dia juga mengatakan, kolaborasi kerja dibutuhkan untuk menyusun kebijakan strategis (Jakstra) secara lebih baik dan sesuai dengan isu strategis yang ada di lingkungan pemerintahan dalam negeri. Dia mengatakan, pihaknya tengah bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengkaji isu-isu strategis di Kemendagri untuk dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan kepada pimpinan.
“Dengan demikian, rapat-rapat koordinasi maupun FGD (Focus Group Discussion) yang akan kita lakukan ke depan kita upayakan akan membentuk networking yang efektif untuk kita bisa bekerja menyusun Jakstra yang _relate_ dengan isu strategis yang ada,” jelasnya
Dia mengingatkan jajarannya untuk terus memantau perkembangan isu strategis pemerintahan dalam negeri dan mengawal penyusunan Jakstra agar tidak jauh dari data dan fakta yang ada di lapangan. “Kami berharap prosedur kerja seperti ini kita coba hidupkan. Nanti di akhir tahun 2024, kita akan evaluasi yang dari 49 isu strategis itu yang sudah melahirkan Jakstra apa saja dan efektif tidak terhadap kebijakan di tingkat Kemendagri,” ungkap Yusharto.
Yusharto berharap, pada tahun 2024 kinerja setiap pegawai di lingkungan BSKDN dapat lebih optimal. Dia juga mengimbau setiap pegawai untuk berinovasi sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi) yang diemban. Dia menambahkan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan BSKDN juga harus lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Mari dedikasikan pekerjaan kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Kementerian Dalam Negeri. Tahun 2024 harapan saya, kita bekerja menjadi lebih praktis, ada capaian dari bulan ke bulan, jangan sampai stuck di situ-situ saja, kita bekerja ini harus berinovasi,” tegasnya.
Sebagai tambahan informasi, DIPA BSKDN TA 2024 sebanyak Rp56,32 miliar atau 1,68 persen dari pagu Kemendagri. Jumlah tersebut terdiri dari belanja operasional sebanyak Rp41,05 miliar dan belanja non-operasional sebanyak Rp15,26 miliar.(*)
Rilis BKSDN Kemendagri
