Banda Aceh | Brasnews.net
Banyaknya permasalahan Pelaksanaan Proyek kegiatan yang bersumber dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berlokasi di Provinsi Aceh, sehingga Ketua satgas ppa Aceh Mustafa Abdullah SE angkat bicara dan meminta agar supaya kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) 1 daerah Aceh untuk di Evaluasi dan sesegera mungkin untuk dilakukan pergantian termasuk semua kelompok kerja (Pokja) di BP2JK tersebut,
sebab mereka sering melakukan pemilihan pelaksana proyek kegiatan yang berlokasi di Aceh dengan menentukan perusahaan luar yang dipilih menjadi pemenang tender yaitu perusahaan dari luar provinsi Aceh dan perusahaan-perusahaan yang dipilih tersebut sebagai pemenang kegiatan sering sekali dipilih yang pengurangan HPS mencapai 20% atau malah lebih alias banting harga penawaran sehingga perusahaan yang berkontrak sebagai pelaksana kegiatan di lapangan banyak sekali menimbulkan masalah dan perusahaan-perusahaan yang bermasalah melaksanakan kegiatan, juga termasuk kurang profesionalnya Pejabat Pembuat Komitmen ataupun Pejabat Penanggungjawab kegiatan (PPK) sebagai mana diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan dan sangat berdampak terhadap kualitas pekerjaan di lapangan.
maka dengan ini ketua satgas ppa Aceh meminta Pak Basuki sebagai Menteri PUPR dengan segera mungkin turun tangan untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah perbaikan sehingga kinerja BP2JK 1 Aceh adanya penyegaran serta timbul semangat baru bagi kontraktor lokal Aceh dan apabila tidak segera ditindak lanjuti akan menjadikan preseden buruk bagi lingkungan kinerja kementerian PUPR itu sendiri.(*)
