Jakarta | Brasnews.net
Kartu Prakerja merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Program ini menelan banyak anggaran untuk memberikan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring, maupun bauran. Lantas apakah program ini akan dilanjutkan Anies Baswedan kalau terpilih jadi Presiden RI?
“Jadi prinsipnya adalah semua hal yang baik, dirasakan bermanfaat, yang dirasakan oleh masyarakat luas sebagai program yang membantu itu tentu akan berkelanjutan karena itu adalah tugas dari negara,” ungkap Anies usai usai acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia CNBC Indonesia di Gedung Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Anies mengatakan dia akan melakukan review terhadap program yang telah berjalan saat ini. Setidaknya ada beberapa unsur yang harus dipenuhi.
“Satu, apa saja yang harus ditingkatkan. Kalau yang baik ya kita tingkatkan, kalau bermanfaat ya kita tingkatkan,” ucap Anies.
Kemudian dia bilang ada yang perlu ada koreksi. Maksud Anies adalah program tersebut tidak langsung dihapus atau dihilangkan. Direview terlebih dahulu. Apabila dinilai tidak bermanfaat maka akan dihapus.
“Jadi tidak serta merta dihilangkan, jadi ada hal yang dirasa kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat itu mungkin harus dihentikan. Namun ada hal yang hari ini dirasa kurang, belum ada, lalu dibuat lah hal baru,” imbuhnya.
Anies pun memastikan kalau program tersebut baik dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia maka akan diteruskan.
“Kempat, hal yang ditingkatkan, dikoreksi, yang tidak dilanjutkan, dan yang hal baru yang harus ditingkatkan, jadi semua yang baik akan diteruskan,” tegas Anies.
Sebagai catatan, program Kartu Prakerja dilanjutkan pemerintah pada tahun ini dengan skema normal bukan semi bansos (bantuan sosial) yang diatur dalam Perpres Nomor 113 Tahun 2022 dan pelaksanaannya oleh Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.
pada tahap awal dialokasikan anggaran sebesar Rp2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang. Sedangkan untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 triliun.
Sejumlah penyesuaian dilakukan sejalan dengan implementasi Program Kartu Prakerja dengan skema normal ini. Salah satunya pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring, maupun bauran. Pelatihan luring akan dimulai di sepuluh provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Besaran bantuan yang akan diterima peserta juga mengalami penyesuaian yakni senilai Rp4,2 juta per individu, dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam.(*)
