Aceh Timur | Brasnews.net, Menanggapi keluhan sejumlah petani di Kecamatan Pante Bidari terkait hilangnya data simultan, sehingga berujung permintaan pencopotan Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP).
Nurdin Wahi, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA) Kabupaten Aceh Timur, angkat bicara. Nurdin mendesak Penjabat (Pj) Bupati Aceh Timur, Amrullah, untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala BPP, Darnuddin, yang diduga lalai dalam tugasnya sehingga menyebabkan hilangnya data Simlutan dan membuat para petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Kita mendesak Pj Bupati agar segera melakukan evaluasi terhadap Kepala BPP. Jika terbukti bersalah, copot saja dari jabatannya. Kelalaian dalam mengurus kepentingan petani tidak bisa dibiarkan begitu saja,” ujar Nurdin Wahi dalam keterangannya, Senin (9/9).
Lebih lanjut, Nurdin juga menyoroti Plt Kepala Dinas Penyuluhan Pertanian Kabupaten Aceh Timur, yang diduga bersikap alergi terhadap wartawan yang meminta konfirmasi terkait masalah ini. Menurutnya, pejabat publik seharusnya bersikap terbuka dan siap memberikan informasi kepada masyarakat.
“Jika benar Plt Kadis Penyuluhan Pertanian bersikap tertutup dan menghindari konfirmasi, ini semakin memperkuat dugaan adanya sesuatu yang tidak beres. Pj Bupati juga perlu mengevaluasi kinerja Plt Kadis ini, apalagi jika terbukti turut bertanggung jawab atas kekacauan distribusi pupuk bersubsidi,” tegasnya.
Nurdin berharap agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini demi kesejahteraan petani. Ia juga mendukung langkah para petani yang siap menggelar aksi damai jika tuntutan mereka tidak segera direspons.
Sebelumnya, para petani di Kecamatan Pante Bidari yang dipimpin oleh Saifuddin Jafar, Ketua Kelompok Tani Beurata Na, mendesak agar Kepala BPP segera dicopot dari jabatannya karena kehilangan data Simlutan yang berakibat pada tidak tersalurkannya pupuk bersubsidi yang sangat dibutuhkan petani.
