Brasnews.net | Bener Meriah
Pj Bupati Drs. Haili Yoga, M.Si yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bener Meriah, Sayutiman, SE.,MM mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) virtual pengendalian inflasi daerah dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A,Ph.D, Senin (5/11/2023).
Rakor pengendalian inflasi daerah tersebut, dirangkai dengan kegiatan pembangian insentif fiskal triwulan pertama, kedua dan ketiga kepada pemerintah daerah. Rakor virtual itu, turut dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, SE, M.Sc., Ph.D.
Sebelum paparan Rakor pengendalian inflasi daerah disampaikan oleh Mendagri, terlebih dulu penyampaian laporan pelaksanaan alokasi insentif fiskal periode ke-3 oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Luky Alfirman.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian, dalam pembukaan rakor tersebut menyampaikan terimakasih kepada Menteri Keuangan RI, aas reward yang telah di berikan. Pastinya kata Tito, semua itu akan memperkuat gerakan-gerakan dalam menangani inflasi. “Masalah inflasi harus tetap menjadi atensi bagi kita,” ucapnya.
Ditambahkan, pada minggu lalu tepatnya di hari senin, dalam sebuah pertemuan, Presiden RI, Joko Widodo meminta agar inflasi menjadi perhatian serius. “Jadi tolong masalah inflasi menjadi antensi,” pintanya kepada seluruh daerah.
Sementara itu, Menkeu RI, Sri Mulyani Indrawati, SE, M.Sc., Ph.D memaparkan terkait pengendalian inflasi dalam menghadapi risiko ketidakpastian global. Terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemulihan ekonomi di seluruh wilayah.
Selanjutnya, perkembangan inflasi. Optimalisasi peran APBN yang perlu didorong menyokong pengendalian inflasi nasional. Penebalan bansos untuk mitigasi dampak elnino, menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan.
Berikutnya, Sri Mulyani juga memaparkan tentang penguatan sektor perumahan untuk menopang pertumbuhan ekonomi ditengah meningkatnya risiko ketidakpastian. Percepatan realisasi belanja APBD 2023 yang perlu terus ditingkatkan.
Terakhir, terkait dengan pengelolaan insentif fiskal Tahun Anggaran 2023 sebagai pengendalian inflasi daerah dan penilaian kinerja pengendalian inflasi didasarkan pada kinerja upaya pengendalian, dukungan APBD, dan perkembangan harga.(Rel/Diskominfo). # Jek
