Langsa | Brasnews.net Saat ini baik media online dan media sosial tengah dihebohkan dengan belum dibayarkannya uang transport pelantikan dan Bimtek KPPS kota Langsa dan informasi yang beredar ada sejumlah KPPS yang sudah menerima dana tersebut.
Menindaklanjuti berita yang pernah tayang di media ini, terkait belum dibayarkannya uang transportasi petugas KPPS kota Langsa saat pelantikan dan Bimtek, berikut hasil wawancara Brasnews.net bersama Dedi Alfi Syahrin Kasubag umum, Keuangan dan Logistik KIP kota Langsa yang didampingi Sufahmi bendahara pengeluaran KIP kota Langsa, Rabu (31/1/2024).
“Saat kegiatan bimbingan teknis KPPS kota Langsa, kita sudah memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menyampaikan kepada peserta Bimtek bahwa, setiap petugas KPPS yang mengikuti kegiatan Bimtek mendapatkan uang transportasi, tetapi karena masih dalam proses pengamprahan sehingga uang saku tersebut akan dibayarkan setelah anggaran tersebut cair, ujar Dedi.
Dedi menjelaskan, secara mekanis terkait anggaran tersebut biar bendahara pengeluaran yang menjelaskan, agar penjelasannya terperinci agar tidak menimbulkan tanda tanya dan praduga, terkait adanya petugas KPPS yang sudah menerima uang transportasi setelah acara Bimtek yang diselenggarakan beberapa hari yang lalu.
“Benar ada petugas KPPS yang sudah dibayarkan, mereka berasal dari Desa Pusong, hal itu dilakukan mengingat mereka berasal dari daerah kepulauan, jadi memerlukan biaya transportasi yang mendesak, dikarenakan saat mengikuti Bimtek, mereka harus naik boat dulu baru sampai ke darat. Atas faktor tersebutkah, KIP kota Langsa mengambil inisiatif untuk mendahulukan mereka terlebih dahulu dengan mengunakan anggaran yang ada,”jelas Sufahmi bendahara pengeluaran KIP kota Langsa.
“Pasti timbul pertanyaan mengapa tidak di tanggulangi sekalian semua saja ? KIP kota Langsa tidak mampu bila mendahulukan semua uang transportasi petugas KPPS, karena anggarannya bila dibayarkan seluruhnya mencapai 500 jutaan, “ungkap Sufahmi.
KIP kota Langsa dalam proses pelaksanaan kegiatan sudah mengikuti standar biaya masukkan, PMK nomor 78/PMK.02/2019. Dan berdasarkan standar APBN tahun 2020, PMK nomor 79 tahun 2019. Dan nantinya uang tersebut Langsung masuk ke RDP (rekening dana pemilu) kemudian di transfer ke rekening PPS. Uang tersebut tidak ada pemotongan sedikitpun, semua di transfer sesuai anggaran yang sudah di anggarkan, jelas Sufahmi.
Dari penjelasan tersebut, untuk meluruskan informasi yang berkembang terkait untuk transportasi petugas KPPS dipastikan akan di cairkan sebelum menjelang pemilu, dan di jelaskan juga bahwa, KIP kota Langsa telah mengintruksikan kepada PPS untuk tidak memotong sedikitpun uang transportasi petugas KPPS. ( t anes )
