Foto : Ilustrasi
Redelong | Brasnews.net ‐ Banyaknya penolakan dan permintaan sejumlah elemen masyarakat Bener Meriah untuk mencopot direktur RSUD Muyang Kute dianggap seperti angin lalu oleh Pemkab Bener Meriah. Hal tersebut membuat dugaan adanya sesuatu antara sang direktur dan para petinggi di pemkab Bener Meriah.
Sejak terkait adanya dugaan mark up proyek di Rumah Sakit Muyang Kute senilai Rp. 2,9 miliar, hingga hari ini kasus tersebut masih berjalan ujar kasi Pidsus, saat di konfirmasi beberapa waktu lalu terkait kasus tersebut oleh beberapa rekan media. Hingga kasus dugaan penyelewengan dana supir ambulance walaupun akhirnya informasi yang berkembang hak-hak supir akhirnya dibayarkan, tetapi kejadian tersebut dianggap sebuah kelalaian yang disengaja sehingga merugikan hak-hak pekerja, dan itu sebuah kesalahan.
Belum habis inggatan kita terkait hal diatas, tiga hari yang lalu persatuan pemuda peduli Indonesia (PPPI) menggelar aksi unjuk rasa didepan gedung KPK Republik Indonesia di Jakarta, meminta agar KPK mengambil alih kasus dugaan mark up pada proyek pengadaan alat interior di RSUD Muyamg Kute yang sampai hari ini belum ada putusan di Kejaksaan Negeri Bener Meriah.
Satu hal yang menimbulkan tanda tanya lagi, saat audensi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Gayo bersama Pj Sekda dan Pj Asisiten I terkait isu yang berkembang terhadap direktur RSUD Muyang Kute pada bukan Juni lalu, dari hasil audensi diputuskan bahwa, pemerintah Bener Meriah sendiri sudah mempersiapkan direktur penganti untuk direktur saat ini yang di jabat oleh dr Sri Tabahati, Sp.An, dan pemkab Bener Meriah berjanji paling lambat tanggal 10 Agustus 2024, direktur RSUD Muyang Kute sudah di ganti. Tetapi janji tersebut seperti janji tinggal janji, dan para pengunggat juga sepertinya sudah terlena dengan sebuah janji, sehingga sampai hari ini belum ada aksi. Padahal audensi tersebut adalah penganti aksi demo yang akan dei gelar waktu itu.
Satu hal lagi yang paling menakutkan, terkait laporan masyarakat bahwa selama ini dokter anestesi yang notabenenya adalah direktur RSUD Muyang Kute, bila adanya tindakan operasi di RSUD Muyang Kute sering diganti oleh orang lain, yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab dirinya selaku dokter anestesi satu-satunya di rumah sakit tersebut, tetapi jabatan tertinggi pada Rumah Sakit telah melemahkan sumpah janji seorang dokter.
Dari rangkaian, kasus dan aksi tersebut diatas, tidak ada alasan lagi bila Pj Bupati Bener Meriah tidak mencopot direktur dari jabatannya, apalagi beliau sudah menjabat dari tahun 2019, sepertinya sudah terlalu uzur untuk memimpin sebuah instansi, atau menunggu babak berikutnya akan ada demo di Kajati Aceh untuk kasus mark up RSUD Muyang Kute, baru ada aksi dari pemkab Bener Meriah ?
Oleh : Chaidir Toweren
